• Wapres Minta Pengusaha Berkorban
JAKARTA, BPOST – Cadangan daya listrik PLN makin menipis. Dari batas cadangan listrik minimal sebesar 30 persen, cadangan yang tersisa hanya tinggal 20 persen.
“Dengan kondisi seperti ini, satu saja pembangkit andalan PLN terganggu, maka pemadaman listrik tak terhindarkan,” kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Senin (14/7).
Kata Purnomo, kondisi kritis daya PLN dipicu dari dua sisi. Pertama, sisi pasokan dimana pembangkit-pembangkit PLN sudah tua dan tidak sanggup beroperasi secara maksimal.
“Misalnya, pembangkit dengan daya 300 MW, namun karena pembangkitnya tua, daya efektif yang dioperasionalkan hanya 80-90 persen nya,” paparnya.
Celakanya, lanjut Purnomo, hingga kini belum ada tambahan daya listrik yang berarti, sehingga pasokan listrik bisa dibilang stagnan.
Sedangkan dari sisi permintaan, konsumsi pelanggan PLN baik dari rumah tangga maupun industri terus meningkat, bahkan di atas perkiraan PLN. Prediksi konsumsi listrik PLN di APBNP 2008 hanya sekitar 1-1,5 persen, kenyataannya konsumsi listrik mencapai enam persen.
Dengan kondisi seperti ini, pasokan listrik yang diam di tempat akhirnya tidak mampu mengejar pertumbuhan listrik yang melaju kencang. “Akibatnya, harus ada sebagian pelanggan PLN yang rela tidak kebagian listrik alias pemadaman,” ujarnya.
Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, cadangan daya PLN sudah tidak mampu lagi menahan beban, jika pembangkit terbesar keluar secara tiba-tiba dari sistem. “Situasi inilah yang menimbulkan adanya pemadaman mendadak,” ujarnya.
Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah dan PLN mengeluarkan berbagai jurus di antaranya pembatasan konsumsi listrik di gedung pemerintahan, tarif nonsubsidi untuk pelanggan 6.600 VA, pengetatan pemakaian listrik di fasilitas umum seperti lampu jalan dan reklame.
“Semua sudah dijalankan, tetapi hasilnya tidak mengigit. Pelanggan 6.600 VA ternyata lebih rela membayar lebih mahal ketimbang harus berhemat,” kata Fami.
Pengusaha Berkorban
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengusaha berkorban dalam pelaksanaan SKB Lima Menteri tentang hemat energi, dengan tidak meminta insentif atau kompensasi.
“Insentif apalagi yang harus diberikan. Sekarang mereka sudah mendapat keringanan hingga 50 persen,” katanya usai melakukan kunjungan ke PLTU-2 Labuan, Kabupaten Banten, dan PLTU-1 Indramayu, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kemarin.
Kalla mencontohkan selama ini pengusaha sudah mendapatkan keringanan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, yang mana rata-rata BPP PLN sebesar Rp 1.300 per kWh, sedang harga jual termasuk ke industri Rp 630 per kWh.
“Ya, sekarang berkorban lah. Berkorban untuk bangsa dan negara ini,” ujarnya.
Tentang perubahan budaya kerja, terkait pengalihan hari kerja industri ke Sabtu dan Minggu, Wapres menegaskan, tidak berpengaruh. “Itu kan untuk kepentingan mereka juga. Bagaimana bisa dibilang bisa merubah budaya. Pengusaha harus berkorban untuk bangsa dan negara ini,” katanya menegaskan.
Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto enggan berkomentar terkait hemat energi melalui program pengalihan hari kerja industri.
“Silakan saja, tapi kami tak bisa bekerja,” ujar Djimanto. (kps/ant/dtf)
